Pelarangan film BALIBO

Source: http://ppidenhaag.wordpress.com/2009/12/07/children-of-indonesia-menggugat/

Children of Indonesia menggugat

Balibo dilarang, so what?

Akhir2 ini kita sebagai rakyat di informasikan bahwa pemutaran film Balibo dilarang tayang di Indonesia. Film yang dikatakan tidak lulus sensor ini merupakan hasil produksi Australia yang menceritakan kisah 5 wartawan Australia yang dibunuh oleh tentara Indonesia di timor timur pada jaman pemerintahan Diktaktor Militer Soeharto.

Dukungan akan pelarangan tayang ini juga datang dari menteri kebudayaan dan pariwisata Jero Wacik yang mengatakan bahwa film ini bisa menghancurkan citra TNI dan menggambarkan versi Australia. Walaupun banyak pro dan kontra berhubungan dengan film ini, namun ada beberapa alternative yang seharusnya bisa dilakukan oleh pihak pemerintah demi berjalannya Demokrasi dan kebebasan memperoleh informasi. Tidak hanya itu, tapi jutsru film ini memberikan kesempatan buat generasi baru di Indonesia agar bisa memberikan kreativitas dan berkontribusi buat bangsanya.

Sebagai pemerintah yang jujur dan sehat, semestinya bisa mengajarkan kepada generasi yang baru mengenai sejarah invasi RI ke timor timur menurut versi Indonesia sendiri. Sangat disesalkan, bahwa upaya pemeritah dalam memajukan bangsa hanya sekedar memilih dan mensensor informasi yang masuk ke dalam negara.

Apabila kaum ex-militer serta pendukungnya mengatakan film ini tidak benar seperti kejadian sesungguhnya, justru seharusnya mereka berani untuk membuka informasi agar dapat membuat film yang menyaingi versi Australia tersebut. Disini yang terlihat adalah justru pemerintah Indonesia yang menutupi kebenaran pada rakyatnya dan bisa menjadikan citra TNI dan negarawan2 lainnya tercoreng ketika film ini diputar di luar negri. Apakah ini yang diinginkan oleh pemerintah beserta antek2nya? Tidakkah akan menjadi suatu kebiasaan sebagai pemerintah Indonesia untuk melarang dan mensensor suatu informasi yang dalam bentuk liputan atau film/documentary?Dan apabila ini menjadi suatu kebiasaan berarti arus perjalanan pemerintahan hanya mengikuti sifat nasionalis yang tinggi agar rakyat selalu bangga dan percaya dengan institusi2nya termasuk TNI dan polisi. Apakah pemerintah begitu naifnya dan mengabaikan bahwa kekuatan teknologi sekarang bisa memberikan informasi yang bebas dimana saja kita berada?.

Walaupun dilarang oleh pemerintah, tapi tetap saja kemungkinan rakyat untuk mendapatkan film ini dari sumber yang berbeda sangat besar, seperti dari Internet atau kerabatnya yang di luar negri. Apakah pelarangan tayang dan sensor itu akan berguna? Bukannya justru bisa menjadikan rakyat semakin curiga dengan kejahatan2 masa lalu dan AIB Indonesia karena pelarangan tersebut?

Dikatakan kebebasan di Indonesia? itu sama sekali bohong terbukti masih ada kekuatan yang mencegah kebebasan dalam berpikir dan bersuara. Dikatakan nasionalisme?sama sekali tidak, karena pemerintah telah gagal membangun kebanggaan sebagai orang Indonesia dan gagal memotivasikan rakyatnya sebagai bagian dari warga negaranya. Dimanakah kita berada sekarang?

Perang tanpa pertumpahan darah

Pepatah mengatakan perang yang terbaik adalah perang yang menggunakan kedamaian tanpa melukai musuh dan tanpa mempertaruhkan nyawa prajurit yang bekerja untukmu, tapi tetap mengontrol suatu keadaan. Dari amanah ini kita bisa melihat bahwa di jaman yang penuh dengan technology ini, akan sangat ironis sebagai pemimpin untuk meyakinkan rakyatnya bahwa film yang dibuat oleh pihak lain tidak pantas untuk ditayangkan. Mungkin film balibo adalah suatu persepsi yang dimiliki oleh Australia. Tapi apakah ada persepsi yang jelas dari Indonesia mengenai pembunuhan 5 wartawan di Balibo tersebut?

Yang pemerintah Indonesia perlu mendokumentasikan kepada publik adalah keberadaan UN dan Australia di saat invasi terjadi, serta keterlibatan Amerika dengan pemerintahan Suharto untuk meng-invasi Timor timur. Dan yang paling penting lagi adalah upaya pemerintah untuk membawa kasus ini ke meja hijau international atas pelanggaran HAM dan pembunuhan massal.

Dengan ini kami sebagai penerus bangsa, menuntut pembubaran LSF sebagai syarat sehatnya arus informasi yang masuk ke Indonesia dan mencegah institusi seperti ini yang menjalankan praktek FASISME sebagai peninggalan orde baru di Indonesia. Lanjutkan Reformasi demi kemajuan generasi Indonesia berikutnya….

Herdian Lasut

PPI Den Haag

sorry bung lasut... kayana buat hal yang satu ini gw rada beda pendapat,
menurut gw larangan pemutaran balibo bisa gw maklumin, capek gw denger bangsa lain mendiskreditkan bangsa indonesia dengan sgala macam agendanya dan dengan seribu cara mereka. ada saatnya kita harus punya muka.

gampangnya.. . kalo negara lain mo bikin film apa aja atas nama kebebasan berekspresi kita harus hargain aka kita gak punya hak buat buat nglarang.. tapi kalo mau bicara mau muter film di indonesia... hak kita juga buat melarang / mengijinkan.

saya percaya kebebasan berekspresi, tapi saya lebih percaya bahwa bangsa yang punya harga diri dan mampu bersikap adalah bukti bahwa kita bisa menghargai diri kita sendiri. terlepas dari segala kontroversi.

toh dilarang atu tidak dilarang pun film balibo tetap akan bisa ditonton gimanapun caranya.
jadi bersikap apapun pilihannya adalah jauh lebih "ganteng" daripada diam dan diinjak-injak. .


nkri adalah harga mati
dari aris, fans # 1 timnas indonesia yg masi setia meski kalah mulu... heheheeheheheh. .....

Setuju sama Aris masalah pendiskreditan suatu bangsa yang gw tidak ragu hubungannya dengan identitas gw sendiri, tanpa mengurangi rasa kebangsaan gw.

Masalahnya sekarang kepribadian individu yang menilai, masa iya harga diri dan moral setiap manusia Indonesia diatur oleh negara sob?

Gw ngerti memang Indonesia suka dipermalukan apalagi untuk masalah harga diri yang kadang cercaan luar negri bisa menjatuhkan image Indonesia. But, film Balibo is about history which people should know and judge by themselves. Apabila pemerintah dan media sudah menunjukan kontra terhadap pemutaran film ini justru terkesan menutup2i.

Pernah ada suatu kejadian waktu itu, orang Indonesia di luar negri bikin film tentang kejadian Kudeta merangkak tahun 65, nama filmnya shadowplay. Ketika mau diputer di Indonesia, pembuat filmnya diterror dan diikuti oleh intel. Akhirnya dia Cuma bisa memainkan film ini di luar negri…dan akhirnya apa? Ketika2 orang2 di luar negri mendegarkan cerita dia setelah nonton film itu jadinya mengesankan juga bahwa Indonesia tidak membiarkan dan mengajarkan film2 yang berlatar belakang sejarah yang selama ini ditutupi dan di SPIN oleh pemerintah soeharto…jadi ini akan selalu menjadi mystery. Sedangkan, orang2 yang berhubungan dengan kejadian 65 pada sudah menemukan ajalnya dan tidak bisa mendapatkan cerita banyak selain propaganda G30S nya Soeharto...

Tapi yang di jaman sekarang menjadi pandangan orang-orang adalah perang persepsi. Hal ini juga diajarkan di Intercultural Communication yang membicarakan values. Seperti salah satu casenya yang dibicarakan di sekolah karena kebetulan gurunya orang Malaysia. Masalah tari pendet, adalah fenomena glocalisation yang dimana sebenarnya sah2 saja yang dilakukan mereka lewat nation branding.

Justru yang dipertanyakan akhirnya kontribusi orang Indonesia untuk mempromosikan culturenya sendiri lewat nation and cultural branding. Jadi intinya ini adalah fakta persaingan intelektual yang di expresikan lewat cara yang berbeda.

Yang saya sayangkan adalah kenapa Indonesia tidak mulai berani untuk membuat film yang bisa menyaingi seperti itu? Seperti misalnya banyak sekali hal dimana Indonesia sering di posisi terjepit di antara international community yang akhirnya terpaku oleh perintah mereka.kenapa ini tidak dijadikan pembahasan dalam sebuah film mengenai masa lalu. Indonesia alangkah baiknya mau membuka masa lalu mereka dan berevaluasi bersama.

Maka dari itu penayangan film seperti balibo juga trigger untuk pembahasan yang sehat mengenai masa lalu kita. Apakah sampe sekarang kejahatan2 humanity di Indonesia bisa dbawa ke meja hijau?karena negara2 tetangga2 kita berhasil untuk law enforcement dan nnyeret penjahat2 ke meja hijau…

Saya yakin Aris juga tau bahwa reformasi dan motivasinya pun sudah berturun drastis daripada tahun 1998. Begitulah juga pembahasan kasus2 lama Indonesia belum ada yang jelas peneyelesaiannya karena terlupaka juga.

Tapi gw kadang suka bingung aja, kalau semua informasi harus disensor dengan mengikuti aturan seperti misalnya berbalik pada pembelaan Pancasila dan NKRI. Gw hargai hal itu, tapi beberapa penulis kita yang di luar negri juga megatakan bahwa NKRI adalah doktrin soeharto buat siapa pun yang tidak pro dijadikan Enemy of the State. Jadi measurement kesetiaan bernegara itu sampe mana?

Tapi ini justru gw liat sebagai potensi indonesia yg bisa nyaingin film2 itu...kita juga harus berani memberikan kritikan terhadap BARAT lewat film dan technology kita, jangan lah seabrek2 generasi Indonesia prefer film drama dan cinta based on Americanization dengan MTV dan bullshit Patriotic nya. Kita punya juga nasionalisme kita tapi lebih masuk ke masa offensive kita di jaman yang sekarang yaitu membuat sesuatu untuk perang persepsi…nah kalo ada yang namanya LSF bagaimana mau jalan kreativitas manusia?

buat gw, itulah tantangan kita, gw jg kadang mau meledak kalo ngrasa ga bisa bkin tontonan yg bisa membuka mata dunia tentang apa itu indonesia... (tantangan kita man)
gw cuman percaya, langkah strategis deplu dan LSF sudah sesuai tugas mereka.... so biarin mereka bekerja. dan para kreatif muda pun silahkan berkreasi tanpa harus dibatasi LSF. kalo sampai mereka merasa dikebiri hak2nya... kayakna tida perlu, cos internet dan arus informasi memang ga bisa dibendung..
terlalu naif kalo dibilang LSF sebagai bentuk pengekangan?? apa tidak ada cara yg lebih kreatif buat mengakali LSF kalo dirasa memang keputusannya tidak masuk akal??/

secara prinsipil gw setuju ama langkah deplu and LSF, lebih banyak hidden agenda yg bisa dimainkan didalam film itu, dan kalopun tidak ada tindakan pelarangan gw yakin negara ini udah kehilangan muka... sudahlah biar carut marut, sedikit harga diri masih berarti...

hahahahah btw buat malaysia (termasuk dosennya)?? screwwwww urself...

sorry semua... ini pendapat pribadi gw.
gw berjuang buat semua yg gw yakinin.

eksponen 1998 SMPR-prodem solo (salah satu yang cukup beruntung selamat, beberapa meninggal di alas pacitan)
soal TNI gw jg sbenernya punya trauma sepanjang 1998- harus merangkak meninggalkan kuliah, menghindari TNI dkknya demi keyakinan menggulingkan soeharto, so maaf kalo gw terlalu berapi2 bahas soal yg satu ini.
ah udah udahhhh.... kenangan buruk.. sekedar berbagi saja.

Kalo meledak sih gw juga udah sebel dari dulu sob...

mau berapi2 silahkan bro...pendapat yang berbeda menganai controversial issues akan menjadi sehat kalo dibuka..

Dan yang gw sesalkan dari argumen seperti glocalisation itu pembenaran BARAT yang balik lagi untuk menguasai interest2nya di negara2 berkembang. Memaksakan culture kita untuk mengadopsi kebebasan.

Taapi apakah orang2 yang menayangkan film ini di Indonesia akan dikenakan sangsi?seperti kata jero wacik?Bila keberadaan LSF untuk mengatakan sikap, saya rasa mereka juga berhak mengeluarkan suara/pendapat dan itu maklum...

OK untuk hidden agenda, sebenernya bukan hanya LSF yang bisa mengatakan bahwa disebuah film itu ada hidden agenda, gw rasa banyak pihak yang bisa menilai dan memberikan pernyataan di media juga. Sehingga semua isi film itu pun bisa dijadikan pembicaraan kepada publik...

Tapi kalau sedikit2 bertentangan dengan nilai2 culture dan kepercayaan kita sehingga selalu susah untuk mendapatkan ijin. Yah sampe mana si pembuat film bisa berexpresi dimana kalau msialnya mereka datang dari culture yang berbeda? tidak sperti maskulin, hierarchy, atau value ketuhanan yang diutamakan. Apakah kalau ada orang yang membuat film tentang Munir ?

http://oase.kompas.com/read/xml/2009/12/07/21485450/Menbudpar.Film.Balibo.Sangat.Menyudutkan.Indonesia

soal sangsi, buat gw selama diputar secara terbuka maka gw yakin sangsi pasti harus ada., kalo mau memutar dikalangan terbatas sebagai bahan kajian? silahkan2 saja..

tanpa diputar didepan publik pun film ini sudah menuai banyak pernyataan dari berbagai pihak ( which is good... toh kita di indonesia bukan RRC yg sosialis penuh n bsa larang semua hal)

soal perbedaan latar belakang/culture/ nilai atau apapun itu gw cuman bsa bilang.... hak kalian bikin semua yang kalian mau.. dan hak kita untuk menentukan mana yang lebih bermanfaat atau mana yang lebih merugikan.

soal kata "invasi" ke timor timur gw jg tidak begitu setuju... bahkan kalo bisa pun gw usul tutup saja jalur perbatasan atambua-mato aer ke dili. biar semua supply bahan makanan terhenti dan biar itu australia n sekutunya tanggung jawab ama orang timor lorosae.... sampai sekarang juga sebagian besar bahan makanan dan kebutuhan masih kita supply dari NTT/ kupang.

biar mereka berkoar-koar soal freedom ato apapun mau mereka.. yang ada realitanya adalah mereka masuk era baru penjajahan ekonomi dan kepentingan2 australia n sekutunya..
so??? bentuk kemerdekaan yang macam mana yg dicari lagi? kita sejatinya tidak akan pernah merdeka selama nyawa masih diraga ( hehehehhe yg ini filosofis bombastis son... )


after all "indonesia mungkin bukan yang terbaik... tapi pasti bukan yang terburuk... karena masih ada malaysia yang akan selalu ada dibawah kita"
boleh kalah dengan siapa saja asal selalu menang dengan malaysia.. hahahahahahha

Gan forum sepi amat nih..

I see your point..isn't this kind of thing can be a content of discussion?gimana kalo kita nonton film ini sekalian bikin pembahasannya?

Karena kita tidak under law of Indonesia, berarti kita tidak ada halangan untuk memutar film ini donk, dan abis itu pastinya bisa dibahas dan lead untuk perspektif yang berbeda...

Wat d u think sob?But of course, we have to find the movie...heheheh kalo ga ada yah nonton yang lain aja...gmn?

hehehe malaysia....
emang gimana sih di Indonesia akhir2 ini mengenai Malaysia? Any pictures of them?